Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘PilPres 2014’ Category

Tempo, 25 Aug 2014

Tempo, 25 Aug 2014

Terbaca di timeline facebook saya: “… menyakitkan..”, begitu posting teman di facebook memberi komentar terhadap lampiran posting temannya yang menanggapi sampul depan majalah Tempo 26 Agustus 2014.  Intinya adalah mengecam redaktur tempo yang dianggapnya tidak sensitif terhadap perasaan para pendukung PS dan telah melakukan ‘pembunuhan karakter’ beliau. Sikap ini diamini banyak temannya yang komentar di dalam wall tersebut, dengan ungkapan kasar terhadap Tempo bahkan tak sedikit yang mencaci presiden Jokowi.

Melihat sampul depan Tempo tersebut (belum baca isinya), tanpa sedikitpun bermaksud membela, bagi saya yang tak paham dengan seni karikatural, rasanya hambar dan kering saja, tak bermakna penghinaan atau pengagungan pada siapapun, meskipun kalau dilihat kostum yang dipergunakan sosok tersebut sepertinya memang dimaksudkan untuk menggambarkan pak PS. Mungkin justru karena saya tak melihat wajah pada gambar tsb, maka tak menggugah tafsir sedikitpun, sehingga jadi aneh membaca komentar2 yang berlebihan tersebut.

Nuansa kontras dalam wall tersebut terasa ketika di satu sisi menuntut sensitifitas redaktur Tempo, tapi di sisi lain begitu semangat menghujatnya dalam bahasa yang kasar, bahkan tak sedikit yang salah alamat dengan menghujat presiden terpilih konstitusional Jokowi. Jadi ingat masa pilpres yg lalu ketika buletin penuh fitnah yang sangat menyakitkan, Obor Rakyat, beredar di masyarakat. Proses hukum sudah berlangsung, berita dan foto terdakwa Obor Rakyat banyak muncul di media, tapi tak satu katapun muncul kecaman dari para penggede partai pendukung PS. Belum lagi beredarnya ucapan Rest In Peace, fitnah non-muslim, koruptor, PKI, dll, yang semuanya ditujukan pada Jokowi. Dimana para pengecam cover Tempo sekarang ini, pada saat itu? Dengan ukuran moral yang sama, saya berasumsi semestinya para pengecam Tempo ini juga mengecam para penyebar fitnah tersebut, dan justru akan sangat terhormat bila saat itu pak PS sendiri yang melakukannya. Sayang, beliau diam seakan setuju cara-cara kotor ini dilakukan. Bisa anda bayangkan perasaan para pendukung dan keluarga pak Jokowi ketika fitnah bertubi-tubi diarahkan pada beliau? Bahkan ketika lembaga keadilan tertinggi MK, yang telah disepakati bangsa ini sebagai penjaga gawang demokrasi, memutuskan tidak menerima gugatan PS-HR terhadap KPU, masih juga boosting opini akan adanya kecurangan pihak JKW-JK terus dilakukan. Jelas sengaja ditunjukkan sikap tidak mengakui atau menegasikan kemenangan JKW-JK dengan berbagai cara.

Oposisi adalah juga bagian terhormat yang sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi, tentunya bila sikap oposan kritis dilakukan terhadap kebijakan pihak pemerintah secara rasional untuk perbaikan nasib bangsanya, bukan dilakukan dengan niatan deligitimasi kekuasaan hanya karena kalah dalam kompetisi pilpres. Sepakat, tak perlulah terus saling menyakiti dan mari bersatu membangun negeri, dimanapun posisi politik kita berada. Salam damai, Persatuan Indonesia.

Iklan

Read Full Post »

JOKOWI - JKPenulis: Firdaus Ali*) Jumat 14 03 14 @ 14:45 PDIP secara resmi mengumumkan Jokowi untuk Calon Presiden RI dari PDIP yang diikuti oleh masyarakat dengan penuh harap. Penantian panjang yang sarat polemik serta dipenuhi dikotomi pro dan kontra majunya Jokowi sebagai Capres RI terbalas. Pengumuman tersebut pasti disambut dengan syukur dan suka‐cita pihak yang penuh harap bahwa perubahan kedepan akan lebih pasti jika dipimpin oleh seorang Jokowi. Di pihak lawan, tentunya menimbulkan kecewa amat sangat, karena seorang Jokowi tentunya menjadi saingan yang berat sesuai hasil dari berbegai survei.

 

Di wilayah bagian selatan Ibukota pengumuman pencalonan Jokowi dilakukan oleh DPP PDIP dilakukan dengan sangat sederhana seakan tanpa persiapan gempita sebagaimana lazimnya kandidat dari partai lain ketika mengumumkan balon presiden mereka. Terpaut jarak nun di utara Ibukota, tepatnya di Rumah Si Pitung di Kampung Marunda yang merupakan representatif dari daerah kumis (kumuh dan miskin) Jakarta, Jokowi dengan cara sangat sederhana dan bersahaja menyampaikan kepada publik tentang amanah yang baru saja dia terima dari Megawati Soekarnoputri. Dengan mengucapkan Bissmillahirohmanirrohim kemudian Jokowi mencium bendera Merah‐Putih dengan hikmat. Selanjutnya Jokowi lugas melangkah meneruskan rutinitas “blusukan” Jumat tersebut.

 

Sebagai negara demokrasi yang sedang terus berjuang untuk maju dengan menjunjung martabat dan keadilan, tentunya berbeda pandang dan pendapat adalah suatu hal yang wajar. Dari anugerah perbedaan plurarisme tersebut bangsa ini bisa menjadi bangsa yang hebat. Hari Minggu, 16 Maret 2014 kemaren adalah hari pertama kampanye untuk Pileg 9 April 2014. Lazimnya kesempatan pesta demokrasi 5‐tahunan ini diisi dengan saling puji atau hujat demi untuk meyakinkan calon pemilih agar memilih partainya. Namun, saling hujat dan berbagai bentuk kampanye negatif lainnya bukanlah cara yang baik untuk dapat memenangkan hati masyarakat pemilih, kiranya pemilih sekrang sudah cukup pintar untuk dapat menilai. Akankah dari suatu perbuatan yang dipenuhi emosi negatif yang dibungkus untuk tujuan mulia suatu “perubahan” akan mendapat restu sang Pencipta untuk mencapainya?

 

Pemilu Legislatif dan Presiden kali ini akan sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Sosok fenomenal Jokowi akan menjadi fokus baik bagi banyak pihak Catatan perjalanannya (track‐record) yang sarat dengan pencapaian peningkatan kapasitas diri mulai dari bawah, yaitu dari seorang pedagang meubel yang menjadi walikota berprestasi di Solo melangkah menjadi Gubenur di wilayah sentral Indonesia yaitu DKI Jakarta. Jokowi memang baru 17 bulan memimpin ibukota dengan segala kompleksitas masalahnya, namun dia sudah memperlihatkan kinerjanya untuk rakyat, berproses dengan nyata menuju suatu perubahan. Namun, tentunya lumrah pula jika semua lawan politiknya kini kemudian mencoba menyerang Jokowi melalui berbagai media komunikasi yang ada dengan mengatakan dia gagal ini dan itu serta tidak punya pengalaman dan lain sebagainya. Termasuk menghujat bahwa Jokowi ingkar janji.   Waduk Pluit

 

Sesungguhnya mengatakan bahwa Jokowi tidak bertanggungjawab dan ingkar‐janji karena meninggalkan Jakarta dengan kompleksitas masalah perkotaannya, adalah kesalah‐ pahaman yang besar. Jokowi tidak akan penah meninggalkan Ibukota seandainya nanti terpilih menjadi Presiden NKRI. Jika Jokowi menjadi Presiden bahkan akan semakin memperkuat komitmennya untuk Ibukota, karena Jokowi sudah mengalami dan paham akan pentingnya peran dan komitmen Pemerintah Pusat untuk pembenahan Ibukota ini. Salah satu kunci utama membenahi ibukota ini dengan lebih cepat dan terintegrasi adalah sangat dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat (yang dikomandoi oleh Presiden), tidak hanya komitmen anggaran tetapi yang lebih penting adalah otoritas koordinasi untuk kerja yang lebih terarah dan terintegrasi. Permasalahan kota Metropolitan Jakarta terkait erat dengan kota‐kota atau daerah penyangga disekitarnya. Diperlukan koordinasi lintas Propinsi dan Kota/kabupaten sehingga pembenahan ibukota dan wilayah sekitarnya dapat sinergi, harmoni dan konsisten. Untuk itu dibutuhkan bantuan dan komitmen serius dari Pemerintah Pusat.

 

Dalam sejarah penataan ibukota suatu negara, peran dan tanggungjawab Pemerintah Pusat sangat menentukan karena Capital City adalah simbol kehormatan (dignity) suatu bangsa. Masalah‐masalah perkotaan di DKI tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh siapapun gubernurnya jika tidak ada pemahaman yang utuh oleh yang memimpin negara ini tentang akar permasalahannya. Sebagai orang yang pernah menjadi Gubernur Jakarta, dengan posisinya sebagai Presiden kelak, Jokowi justru akan mempunyai keleluasan dalam otoritas koordinasinya. Jokowi justru dapat membantu Gubernur penerusnya untuk dengan cepat dan terarah menangani masalah ibukota, baik berupa kemacetan, banjir, krisis air, dan penataan ruang yang terus memperburuk daya tampung dan daya dukung lingkungan ibukota ini. Kiranya, tanpa campur tangan Pemerintah Pusat dan sikap konsisten dari Presidennya, ibukota sulit dan lambat dibebaskan dari masalah perkotaan yang terus membelitnya karena sebagian besar kewenangan lintas wilayah ada di Pemerintah Pusat.   Kampung Deret

Oleh karena itu, jika ada yang menuduh bahwa Jokowi tidak pantas maju sebagai Capres karena beliau belum berbuat dan bahkan gagal membenahi kemacetan dan banjir di ibukota, itu adalah bentuk rasa frustrasi dan bahkan mungkin saja keberpihakan kepada existing sistem yang korup yang dalam 17 bulan terakhir ini dirubah oleh Jokowi bersamaAhok. Bagaimana kemacetan Ibu Kota dapat diselesaikan oleh seorang Gubernur DKI Jakarta sepihak jika kendali pengadaan kendaraan bermotor dipegang oleh pusat sedangkan upaya membangun sistem transportasi cepat masal terlambat diwujudkan Pusat. Penyelesaian masalah banjir tidak akan mencapai proses kemajuan seperti kini, jika tanpa upaya gerak cepat yang dilakukan oleh Jokowi secara teknis sementara pengelolaan kawasan hulu tidak ada dalam kendali koordinasinya. Sehingga upaya teknis penanganan banjir ibukota hanya sebatas mencoba menghilangkan titik genangan dalam kota dan memastikan pengerukan kali dan situ‐situ dipercepat. Karena memang itulah sebatas kewenangan yang sesungguhnya dimiliki oleh Pemprov DKI.

 

Dari 13 sungai atau kali yang selalu mengancam ibukota, hanya 4 kali yang kewenangan pengelolaannya ada di Pemprov DKI. Bahkan kewenangan pengelolaan waduk dan situ ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Apa kurangnya seorang Jokowi yang ingin mengimplementasikan infrastruktur multi fungsi untuk tujuan pengendalian banjir, genangan, dan air baku untuk ibukota serta sekaligus untuk penanganan kemacetan secepat mungkin dengan TIDAK meminta alokasi dana APBN dan APBD sama sekali? Dalam hal ini justru Pemerintah Pusat yang menghambat dengan berbagai alasan sehingga Jokowi belum bisa segera mewujudkan Terowongan Multi Fungsi (TMF) Jakarta atau dikenal dengan Multi‐ purpose Deep Tunnel (MPDT). Kita masih beruntung pada musim hujan ini tidak mengalamibencana banjir yang parah padahal hampir sebagian besar belahan bumi di utara katulistiwa mengalami bencana banjir paling buruk dalam 60‐80 tahun terakhir ini, seperti yang dialami UK, Perancis Selatan, Italia, Jerman, AS, China, Kanada, dan bahkan Brazil sekalipun.

 

Selama ini, hampir seluruh gubernur yang memimpin ibukota ini yang telah mencoba menangani ibukota hanya dengan kewenang (power) dari selatan (baca: Balaikota di Medan Merdeka Selatan) selalu gagal dan larut dalam buruknya birokrasi. Padahal Jakarta sudah dikukuhkan sebagai ibukota NKRI melalui Undang No. 29 tahun 2007 yang sampai hari ini belum ada satupun PP aturan peraturan turunannya yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Melalui Pemilu 2014 khususnya PiIpres 2014 inilah kesempatan untuk merubah cara penanganan ibukota yaitu dengan kewenangan yang didorong penuh dari utara (baca: Istana Presiden di Medan Merdeka Utara). Ketika kemaren Jokowi mendeklarasikan pencapres‐annya kawasan kumis ibukota, itu adalah simbol semangat Jokowi akan menata Indonesia dari daerah termarjinalkan dan termiskin demi Indonesia Baru yang lebih baik dan bermartabat.

 

Jika ada yang mempertanyakan kematangan dan pengalaman Jokowi untuk bisa memimpin bangsa ini, itu adalah sangat wajar sekali. Rakyat Amerika Serikat pada tahun 2009 juga punya ketakutan dan kekuatiran yang dalam ketika Obama yang berpenampilan tidak menarik dan terutama berasal dari keturunan ras Afro‐American (bahkan pernah dididik di negara ketiga yang bernama Indonesia) maju mencalonkan diri menjadi Presiden ke‐44 negara adi daya tersebut. Namun toh takdir membuktikan walaupun dalam situasi kondisi sosial AS yang masih dipenuhi bayang‐bayang diskriminasi terhadap kulit hitam dan dalam kondisi ekonomi AS yang tengah terpuruk oleh ulah kebijakan pendahulunya Bush Jr., Obama justru mendapat percayaan rakyat dan bangsa AS untuk memimpin negara tersebut, bahkan untuk periode ke‐dua kalinya.

 

Dari belahan bumi yang lain, adalah Lee Myung‐bak Presiden Korea Selatan yang telah dicatat sejarah membawa perubahan dan kemajuan signifikan bagi Korsel. Dia adalah bekas Walikota Seoul yang berhasil menata kembali Sungai Cheonggyecheon menjadi surga yang membentang di tengah kota Seoul. Diapun terkenal kerap melakukan “blusukan” setidaknya 2 kali seminggu. Sementara itu, Ma Ying‐jeou adalah bekas walikota Taipe (1998‐ 2006) yang sukses menata kemacetan dan krisis air di Taipe dan kemudian terpilih menjadi Presiden Taiwan pada 2008 dan terpilih kembali menjadi Presiden untuk kedua kalinya pada tahun 2012. Dia terkenal sebagai pemimpin kota Taipe yang sederhana dan mempercepat penanganan masalah kota Taipe dalam posisinya sebagai Presiden Taiwan.

 

Dalam rasionalitas inilah, apapun yang akan terjadi pada Pilpres 9 Juli 2014 nanti, Jokowi tidak akan meninggalkan Jakarta apalagi menelantarkan janji‐janjinya. Saat ini, beliau mendapat amanah bertarung untuk insyaAllah dapat hijrah dari Selatan ke Utara demi menjemput kapasitas (sumber daya) yang lebih, otoritas penuh, dan kewenangan yang lebih dari cukup untuk menuntaskan amanah yang lebih besar tidak hanya untuk membantu permasalahan di Ibukota NKRI saja tetapi juga untuk seluruh wilayah NKRI yang selama ini termarjinalkan oleh pemimpin pendahulunya.

 

*) Firdaus Ali, PhD.

  • Pengajar & Peneliti Teknik Lingkungan FTUI Pendiri dan
  • Pimpinan Indonesia Water Institute

 

Catatan:

Gambar-gambar di atas ditambahkan oleh admin blog, diperoleh dari media sosial Facebook.

Read Full Post »

PRESTASI JOKOWI

image

(copas dari broadcasted bbm. Silahkan dicermati)

Di Solo:

  • 900 PKL diajak negosiasi sambil makan biar pindah ke tempat yang disediakan dan berhasil
  • Membangun pasar tradisional Solo jadi bagus dan bergengsi
  • Bikin trotoar lebar 3 meter sepanjang 7km di jalan-jalan utama Surakarta
  • Revitalisasi taman Belakambang, Sriwedari dan bikin Solo Techno Park
  • Bikin regulasi ngga boleh nebang pohon sembarangan lagi di Solo
  • Rebranding kota Solo dengan tagline “The Spirit of Java” yang keren banget sampe di appraise internasional
  • Promosiin Solo jadi kota sentral di pulau Jawa
  • Mempopulerkan budaya inspeksi langsung ke lapangan atau blusukan di Solo
  • Ngelarang keluarga dan sodaranya bidding buat trayek kota Solo, biar ngga kolusi
  • Healthcare!
  • Transportasi publik di Solo kayak Railbus.
  • Menolak suap, as simple as that.
  • Ngga mau lagi ada mall di Solo, tapi pasar tradisional yang dibagusin.
  • Kota dengan Tata Ruang Terbaik ke-2 di Indonesia

Spoiler foraward kota solo selama leadership Jokowi

  • Piala dan Piagam Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden Republik Indonesia (2009), untuk kinerja kota dalam penyediaan sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan
  • Pengembangan Manajemen Pelayanan
  • Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (2009)
  • Penghargaan dari Departemen Keuangan berupa dana hibah sebesar 19,2 miliar untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik (2009)
  • Penghargaan Unicef untuk Program Perlindungan Anak (2006)
  • Indonesia Tourism Award 2009 dalam Kategori Indonesia Best Destination dariDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata RIbekerjasama dengan majalah SWA.
  • Penghargaan Kota Solo sebagai inkubator bisnis dan teknologi (2010) dari Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI).
  • Grand Award Layanan Publik Bidang Pendidikan (2009)
  • 5 kali Anugerah Wahana Tata Nugraha (2006-2011) – Penghargaan Tata Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Umum.
  • Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Arutala dari DepKes (2009).
  • Kota Terfavorit Wisatawan 2010 dalam Indonesia Tourism Award 2010 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
  • Pemerintah Kota Solo meraih penghargaan kota/kabupaten pengembang UMKM terbaik versi Universitas Negeri Sebelas Maret alias UNS SME’s Awards 2012.
  • Penghargaan dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu kota terbaik penyelenggara program pengembangan mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) 2011.
  • Penghargaan Langit Biru 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kategori Kota dengan kualitas udara terbersih.
  • Penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam bidang Pelopor Inovasi Pelayanan Prima (2010).

Di Jakarta:

  • Ngelantik jadi gubernur ngga perlu gengsi, efisiensi biaya
  • Birokrasi protokoler diganti jadi blusukan-oriented
  • Membuka kantor balai kota untuk rakyat
  • Berani mecat pegawai-pegawai birokrat yang ribet kayak Anas Effendi
  • Mereformasi Satpol PP dan cara kerjanya
  • Digitalisasi layanan pemprov
  • KJS & KJP
  • Peremajaan bis-bis, dari kopaja sampe transjakarta
  • Berani copotin jabatan kepala sekolah ngawur
  • Lelang jabatan, biar yang mau dan berkompeten bersaing secara jujur
  • Relokasi pedagang dan penduduk bantaran tanpa konflik
  • Transparansi anggaran lewat website!
  • Revitalisasi taman-taman, danau, rusun sampe fasilitas publik.

Award pribadi

  • 10 Tokoh di Tahun 2008 oleh Majalah Tempo
  • He was awarded the Bintang Jasa Utama by President Susilo Bambang Yudhoyono
  • Juara 3 walikota terbaik di dunia
  • The Leading Global Thinkers 2013 Award dari majalah Foreign Policy
  • Walikota terbaik bulan februari 2013 dari The City Mayors Foundation dari London
  • Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Award
  • Bung Hatta Anticorruption Award (2010)
  • Charta Politica Award (2011)
  • Wali Kota teladan dari Kementerian Dalam Negeri (2011)
  • Jokowi was listed by Fortune (magazine) as one of the ‘The World’s 50 Greatest Leaders (2014).

Read Full Post »

Bersama Fadjroel Rachman (FR) dan Davy Sumolang (DS), kami bertiga mengunjungi Manado untuk agenda Diskusi Nasional yang diselanggarakan oleh Alumni Perguruan Tinggi dan Cendekiawan Sulut, serta pertemuan dengan Tim BaraJP Sulut.

Diskusi Nasional JKW-JK, Manado

Diskusi Nasional JKW-JK, Manado

Sebagai wakil dari Komunitas Alumni ITB, FR menjadi pembicara utama bersama panelis lain yang mempunyai keahlian diberbagai bidang, seperti Lingkungan, Pers, Politik, Pertanian dll. Berbekal konsep Nawacita pada lokakarya Visi-Misi JKW-JK, 23 Mei 2014 yang dihadiri JK (mewakili JKW), FR dengan sangat jelas dan fasih, mempresentasikan banyak hal yang berkaitan dengan alasan-alasan tentang perlunya untuk memenangkan JKW-JK sebagai RI1 dan RI2 sebagai kelanjutan dari cita-cita reformasi 1998, Trisakti. Berita harian Manado Post di bawah akan menjelaskan proses diskusi tersebut. DS, dalam closing statement nya, menyoroti perilaku pemerintah yang sudah tidak lagi menjunjung tinggi UUD’45 tentang kewajibannya untuk melindungi segenap rakyatnya tanpa diskriminatif. Ajakan DS supaya menggunakan kesempatan pilpres 2014 untuk memilih JKW-JK disambut dengan teriakan bersemangat dari para hadirin “JKW-JK !!!”.

BaraJP Manado

BaraJP Manado

Selesai acara Diskusi Nasional, kami bertiga diundang oleh BaraJP Sulut (Jhon) untuk bersilaturahmi di Pasar Roda Manado, tempat masyarakat Manado bersantai minum kopi susu dengan makanan kecil pisang goreng dan nasi jaha. Para politikus Manado menjuluki tempat ini sebagai DPR-3, karena banyaknya pembicaraan politik di tempat ini dan banyaknya anggota DPR/DPRD yang ‘lahir’ dari tempat ini. Cukup mengharukan, melihat begitu antusiasnya mereka, yang terdiri dari mahasiswa, LSM, pedagang pasar dll., memberi dukungan untuk kemenangan JKW-JK sebagai RI1-RI2. Di lokasi yang panas, gaduh dan meja kursi sederhana ini, ide-ide program aksi pemenangan seringkali muncul dari tempat ini. Sangat militan.

Diskusi dengan pemrakasa Diskusi Nasional, Dr. Roy Mamengko, dr. Lili dan Dr. Fabian Manoppo kembali dilanjutkan di hotel Swiss-bel dan rumah makan pinggir pantai hingga larut malam.

Di bawah ini adalah hasil pemindaian koran Manado Post, 25 Mei 2014.

Jokowi-JK = Jokowi Jalan Kebenaran

Editor: Idham Malewa, Peliput: Didit Sjamsuri

Diskusi Nasional Manado

Diskusi Nasional Manado

DIALOG Nasional bertajuk ‘Indonesia Hebat’ yang digagas Alumni Perguruan Tinggi dan Cendekiawan Sulut sekaligus relawan Jokowi-Jusuf Kalla berlangsung dinamis. Beragam masalah kebangsaan terungkap di dialog yang digelar di Swiss bel-Hotel Maleosan Manado, Sabtu (24/5) siang. Dialog yang mengulas tantangan yang akan dihadapi Capres – Cawapres Jokowi-JK, lima tahun ke depan menampilkan pembicara Nasional dan Sulut.

Fadjroel Rachman SE MH, pegiat LSM nasional sekaligus simpatisan Jokowi-JK memaparkan Nawacita. Ia menyebut Nawacita menggambarkan visi misi duet yang diusung PDIP, PKB, NasDem dan Partai Hanura adalah cita-cita mahasiswa Trisakti pada reformasi 1998 lalu. Cita pertama kata Fadjrul menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia. “Tanpa memandang ras, agama, dan warna kulitnya, dengan prinsip melindungi segenap bangsa,” papar Fadjrul yang mengenakan kemeja batik.

Yang kedua akan membuat pemerintah yang tidak absen, dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan berdaya saing. Tidak ada seorang pun dari 250 juta rakyat Indonesia yang akan ditinggalkan oleh Jokowi dan Jusuf Kalla,” ujarnya. Yang ketiga, kata aktivis yang konsisten dengan HAM dan demokrasi adalah membangun Indonesia dari pinggiran, sehingga memperkuat daerah-daerah dan desa di seluruh Indonesia. Tidak boleh ada desa yang tertinggal. Keempat, akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem, dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Kelima, akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Indonesia merupakan negara nomor 10 perekonomian terbesar di dunia, “Namun jika anda lihat ada 19 orang yang memiliki kekayaan Rp334 trilyun. APBN kita 1.865 triliun, jadi hanya ada 19 konglomerat yang menguasai sepertiga dari APBN. Makanya Jokowi berjanji akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian tersebut,” jelasnya. Keenam, akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dalam lima tahun, Jokowi-JK akan menciptakan 15 juta lapangan kerja, “Jadi akan menciptakan tujuh setengah lebih besar lapangan kerja dari yang dijanjikan oleh lawan mereka”, terangnya.

Selain Fadjroel, moderator Dr Roy Mamengko mengenalkan para pembicara lokal, di antaranya Suhendro Boroma, akademisi Dr. Ir. Veronika Kumurur, Prof Ishak Pulukadang, Pdt Dr. Jhon Weol, Rektor UNPI Jan Drs Polii. Pdt Dr Jhon Weol yang hobi menulis ini mengawali dengan masalah diskriminasi agama yang terjadi di Bogor, Jawa Barat yang menimpa jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jasmin. “Saya sudah berkali-kali memohon kepada Presiden SBY untuk memperhatikan Gereja Kristen Indonesida (GKI) Jasmin. Saya pernah berkata kepada presiden, “Tolong perhatikan GM jasmin. Mereka adalah saudara-saudara saya di dalam nama Tuhan Yesus”, jelas Weol sambil memuji pasangan Jokowi-JK.

“Saya dan kita semua ingin majukan Indonesia tanpa diskriminasi, dan majukan Jokowi-JK yang memiliki cita-cita untuk menjadikan negeri ini menjadi lebih baik. Karena mereka berdualah jalan kebenaran yang akan membawa Indonesia ke arah yang Iebih baik,” tambahnya. Perkataan Weol mendapat apresiasi para peserta dan pembicara yang hadir. Seorang peserta dialog Taufiq Tumbelaka mempertanyakan etika politik para politikus saat ini. Menurutnya para elit politik dan anggota parlemen terlihat tidak bagitu serius dalam menanggapi sejumlah masalah di negeri ini. “Kehebatan dan UUD 1945 adalah bukan dari penyusunannya, tapi UUD 45 ini lebih tulus disusun. Tidak seperti saat ini. Daripada bersaing untuk memperebutkan RI satu lebih baik bersatu untuk membangun Indonesia menjadi Iebih baik, karena kebersamaan merupakan sebuah kemewahan bagi saya,” jelasnya.

Prof Ishak Pulukadang dengan lebih netral mengungkapkan bahwa orang bakal memilih karena figure seorang tokoh. Era sekarang tidak lagi melihat mesin partai. Karena dalam figur itu, akan menceminkan ketokohan dan kemampuan dirinya dalam memimpin negeri ini ke depan. “Figur atau ketokohan dari seorang calon sangat penting, karena pada dasarya, orang akan memilih berdasarkan figur tersebut,” tutur Pulukadang.

Pembicara satu-satu perempuan yg dikenal sebagai akademisi Fakultas Teknik di bidang lingkungan dan arsitektur Dr. Ir. Veronika Kumurur. Enci Vero mengulas figur yang fokus untuk memperhatikan lingkungan. Menurutnya, segala bentuk kerusakan lingkungan di seluruh Indonesia merupakan kesengajaan, dan bukan terjadi dengan tiba-tiba. Yang disebabkan tangan-tangan manusia. “Semua bencana merupakan sebuah tabungan yang dipupuk oleh manusia dari sebuah kesengajaan. Dan keadaan sudah seperti ini, siapa yang susah karena secara otomatis, laju perekonomian akan terhenti”, jelas Kumurur.

Kumurur berharap figur pemimpin ke depan harus pro lingkungan. “Saya sangat berharap akan perubahan yang terjadi di seluruh Indonesia, baik di bidang ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan terutama untuk Indonesia yang baik,”.tambahnya.

Enci Vero menjelaskan masyarakat harus memilih orang-orang yang paham dengan situasi saat ini, dan mengerti dengan pemerintahan. Karena selama ini banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. “Indonesia merupakan negara terbesar secara luas dan ini harusnya dipahami oleh sejumlah politikus yang bakal mencalonkan diri. Tidak seenaknya mernbuat kebijakan, tanpa melakukan kajian terlebih dahulu,” pungkasnya.

Seorang tokoh masyarakat Minahasa Utara mengungkapkan sikap pemerintah yang tidak pro rakyat, hanya mementingkan pendapatan daerah semata. “Di daerah Minahasa Utara saat ini, ada investor yang ingin membangun tambang pasir besi di Pulau Bangka, dan ini merupakan keputusan dari pemerintah tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan,” jelasnya. Johny Kalang, simpatisan PDIP dengan bersemangat mengungkapkan bahwa JK merupakan tokoh yang baik dan agamis, hanya saja ada beberapa kelompok orang yang memberi pandangan buruk terhadapnya. “JK merupakan orang yang sangat taat beribadah. Saya pernah bertemu dengannya sekali, dan dia hanya memberi pandangan bahwa apapun agamamu, yang penting taat dan patuhilah semua yang diwajibkan oleh Tuhan dalam beragama, seperti dirinya yang selalu taat beribadah menurut agama Islam. Saya pikir memang cocok JK berpasangan dengan Jokowi,” ungkapnya.

Drs. Jan WG Polii, Rektor UNPT mengatakan, harusnya ada pendidikan politik. Dengan demikian kita bisa tahu akan hak, dan demikian juga dengan pemerintah, yang tabu akan kewajibannya. “Siapapun yang menang, harus mendukung yang kalah, dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi dalam menghadapi kehiduppan berbangsa dan bernegara, tanpa harus saling bermusuhan”, jelas Polii.

Read Full Post »

%d blogger menyukai ini: